Lombok Barat, DTulis.com - Koordinator Divisi Pencegahan, Partisiaptif dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi NTB Hasan Basri S.,Pdj saat menjadi narasumber di acara sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif menjelaskan bahwa visi besar bawaslu Indonesia yakni penguatan demokrasi dikerjakan secara bersama sama, tidak bisa di kerjakan secara individual.
"Butuh tim work dan kerjasama semua kalangan untuk menghilangkan oknum jahat yang bermain curang dengan cara orang-orang baik harus bersatu agar demokrasi di Indonesia khususnya di kabupaten Lombok Barat berjalan dengan baik dan adil," ujarnya, Rabu (4/10/2022).
Tak hanya itu Hasan Basri juga mengatakan bahwa ada beberapa pola pengawasan dan pencegahan yang akan dilakukan bawaslu dalam pemilu 2024 mendatang yakni pengawasan netralitas semua stekholder.
"Agar hasil dan proses pemilu berjalan dengan baik butuh penyelenggara dan peserta yang berintegritas," ujarnya.
"Goal dari pengawasan partisan nantinya dilihat dari jujur dan adilnya pengawas pemilu 2024," tegasnya.
Sementara itu Hasan Basri juga menjelaskan bahwa ada 3 pelanggaran yang dapat dilaporkan yakni.
1. Pelanggaran Administrasi dan Administrasi TSM
2. Tindak Pidana
3. Kode Etik
"Jadi untuk ketiga pelanggaran tersebut butuh proses yang harus kita lakukan, jadi para pengawas yang ikut berpartisipasi dalam mengawasi pemilu 2024 mendatang tidak hanya mengadukan dugaan kecurangan, namun bisa melengkapi bukti dan melapor secara real," ujarnya.
Saat ini, Bawaslu telah membentuk beberapa system, salah satunya kampung pengawas dimana saat pesta demokrasi bisa mencegah terjadinya kecurangan seperti manipulasi jumlah suara dan money politik.
0 Komentar