Kolaborasi KNPI NTB dan Pemprov NTB : Pemuda Berdikari Mengawal Visi “NTB Makmur Mendunia

Opini, DTulis.com - Pelantikan Lalu Muhammad Iqbal sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2025–2030 bersama Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri menandai babak baru arah pembangunan daerah. Dengan mengusung visi “Bangkit Bersama Menuju NTB Makmur Mendunia”, pasangan yang dikenal dengan sebutan Iqbal–Dinda menawarkan optimisme tentang NTB yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing global.

Visi ini diperkuat oleh tujuh misi pembangunan yang dirangkum dalam Sapta Cipta, mulai dari transformasi birokrasi, kemandirian ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga keadilan sosial dan stabilitas politik. Secara konseptual, Sapta Cipta tampak komprehensif dan selaras dengan tantangan zaman. Namun, bagi pemuda NTB, pertanyaan utamanya bukan sekadar apa visi dan misi pemerintah, melainkan bagaimana visi itu diwujudkan dan siapa yang dilibatkan dalam prosesnya.

Pemuda NTB dan Tantangan Berdikari

Pemuda NTB hari ini berada pada persimpangan penting. Di satu sisi, bonus demografi membuka peluang besar bagi akselerasi pembangunan. Di sisi lain, realitas lapangan masih diwarnai oleh tingginya pengangguran pemuda, keterbatasan akses modal usaha, ketimpangan pendidikan, serta minimnya ruang partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik.

Dalam konteks inilah, pemuda berdikari memandang visi “Bangkit Bersama” sebagai janji politik yang harus diuji melalui praktik. Bangkit bersama tidak boleh dimaknai secara elitis hanya melibatkan kelompok tertentu, melainkan harus memberi ruang yang adil bagi generasi muda di desa, pesisir, hingga wilayah terpencil NTB.

Pemuda tidak ingin terus menjadi objek pembangunan, apalagi sekadar pelengkap dalam agenda seremonial pemerintah. Pemuda NTB ingin menjadi subjek utama pembangunan, penggerak ekonomi lokal, inovator sosial, serta penjaga nilai demokrasi dan keadilan.

Sinergi Strategis KNPI NTB dan Pemerintah Daerah : Dari Simbol Politik ke Agenda Pemberdayaan Nyata

Sebagai organisasi kepemudaan yang berhimpun secara nasional dan memiliki jejaring struktural hingga ke tingkat kecamatan dan desa, KNPI NTB memiliki posisi strategis sekaligus tanggung jawab moral dalam mengawal arah pembangunan daerah. Dalam konteks kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, sinergi antara KNPI NTB dan Pemerintah Provinsi NTB seharusnya tidak dipahami sebagai relasi seremonial, apalagi pragmatisme politik jangka pendek.

Sinergi yang dibutuhkan adalah kemitraan strategis berbasis agenda pemberdayaan pemuda yang berkelanjutan, terukur, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup generasi muda NTB. Pemuda bukan sekadar sasaran program, melainkan aktor utama yang memiliki kapasitas intelektual, sosial, dan ekonomi untuk menggerakkan perubahan.

Langkah pertama dalam membangun sinergi yang sehat adalah pelibatan aktif KNPI NTB dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik, khususnya di bidang kepemudaan, pendidikan, ekonomi kreatif, dan ketenagakerjaan. Selama ini, kebijakan pemuda kerap dirumuskan secara top-down, minim konsultasi, dan terputus dari realitas lapangan yang dihadapi generasi muda.

Dengan melibatkan KNPI NTB secara institusional, pemerintah daerah tidak hanya memperoleh masukan kebijakan yang lebih kontekstual, tetapi juga membangun rasa kepemilikan (sense of ownership) pemuda terhadap program pembangunan. Partisipasi ini harus diformalkan melalui mekanisme yang jelas—forum konsultasi kebijakan, tim lintas sektor, maupun skema kemitraan berbasis kinerja bukan sekadar undangan seremonial.

Sinergi KNPI NTB dan Pemerintah Provinsi NTB juga harus menyentuh sektor ekonomi secara konkret. Pemuda NTB menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan akses modal, pasar, teknologi, dan pendampingan usaha. Oleh karena itu, kolaborasi program kewirausahaan pemuda perlu dirancang sebagai ekosistem ekonomi pemuda, bukan proyek jangka pendek.

Sektor-sektor unggulan NTB seperti pertanian modern, kelautan dan perikanan, industri kreatif, serta pariwisata berkelanjutan harus benar-benar menjadi ruang tumbuh bagi pelaku usaha muda lokal. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memfasilitasi pelatihan, tetapi juga membuka akses pembiayaan, inkubasi bisnis, dan kemitraan pasar yang adil.

Pemuda NTB menolak model pembangunan ekonomi yang menjadikan daerah hanya sebagai ruang eksploitasi modal besar, sementara pelaku lokal terpinggirkan. Kemandirian ekonomi yang sejati adalah ketika pemuda memiliki kendali atas proses produksi, distribusi, dan nilai tambah ekonomi di daerahnya sendiri.

Sinergi strategis juga harus diarahkan pada penguatan kapasitas kepemimpinan pemuda NTB. Pendidikan politik yang mencerdaskan, literasi digital yang kritis, serta pengembangan inovasi sosial harus menjadi agenda bersama KNPI NTB dan pemerintah daerah. Pemuda tidak boleh hanya dipersiapkan sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai pemimpin masa depan yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan publik.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu membuka ruang kaderisasi kepemimpinan pemuda yang transparan dan inklusif, bukan berbasis kedekatan politik atau afiliasi kelompok tertentu. Tanpa regenerasi kepemimpinan yang sehat, visi jangka panjang NTB akan kehilangan keberlanjutannya.

Lebih jauh, sinergi KNPI NTB dan Pemerintah Provinsi NTB harus menjamin ruang bagi pemuda untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen. Sinergi bukan berarti meniadakan kritik, apalagi menuntut loyalitas politik tanpa syarat. Justru kemitraan yang dewasa adalah ketika pemerintah membuka ruang dialog dan kritik sebagai bagian dari mekanisme koreksi kebijakan.

Pemuda NTB menolak segala bentuk delegitimasi kritik atas nama stabilitas politik atau harmoni sosial. Demokrasi daerah yang sehat membutuhkan keberanian pemuda untuk bersuara dan kesediaan pemerintah untuk mendengar.

Menguji Sapta Cipta dari Perspektif Pemuda Berdikari

Sapta Cipta sebagai kerangka pembangunan NTB layak diapresiasi karena mencerminkan upaya sistematis pemerintah daerah dalam merumuskan arah pembangunan. Namun, bagi pemuda berdikari, Sapta Cipta harus diuji secara kritis agar tidak berhenti pada tataran normatif.

Transformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah daerah tidak boleh direduksi menjadi digitalisasi layanan publik semata. Pemuda NTB menuntut reformasi struktural yang menyentuh akar persoalan birokrasi: praktik nepotisme, patronase politik, rendahnya profesionalisme, dan eksklusivisme kekuasaan.

Tanpa meritokrasi yang konsisten, birokrasi akan terus menjadi ruang tertutup bagi inovasi dan partisipasi pemuda. Pemerintah daerah perlu membuktikan komitmen transformasi birokrasi melalui sistem rekrutmen, promosi, dan penilaian kinerja yang transparan dan akuntabel.

Kemandirian ekonomi yang menjadi salah satu misi utama Sapta Cipta harus diwujudkan dalam kebijakan afirmatif bagi pemuda pelaku UMKM dan startup lokal. Pemuda NTB tidak ingin melihat sektor unggulan daerah dikuasai oleh investor besar dari luar, sementara pelaku lokal tersisih oleh ketimpangan modal dan akses.

Keberpihakan pada pemuda lokal harus tercermin dalam regulasi, pengadaan barang dan jasa, serta kebijakan investasi yang melindungi kepentingan masyarakat daerah. Tanpa keberpihakan ini, narasi kemandirian ekonomi akan kehilangan makna substantif.

Di sektor pariwisata dan infrastruktur, pemuda NTB mengingatkan pentingnya pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pariwisata yang hanya mengejar pertumbuhan angka kunjungan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan akan menciptakan kerusakan ekologis yang bersifat permanen.

Pembangunan infrastruktur harus sensitif terhadap hak masyarakat adat, kearifan lokal, dan kelestarian lingkungan. Pemuda NTB tidak ingin mewarisi pembangunan yang megah secara fisik, tetapi rapuh secara sosial dan ekologis.

Bagi pemuda berdikari, mengawal Sapta Cipta bukan berarti menolak visi pemerintah daerah, melainkan memastikan bahwa visi tersebut benar-benar berpihak pada masa depan NTB. Kemajuan daerah tidak diukur dari seberapa cepat NTB dikenal dunia, tetapi dari seberapa adil dan berkelanjutan pembangunan itu bagi generasi mendatang.

Pemuda NTB siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Namun, pemuda juga siap menjadi pengingat ketika kebijakan melenceng dari kepentingan publik. Inilah makna sinergi yang sejati: berjalan bersama, tanpa kehilangan keberanian untuk mengoreksi.

Kritik Terhadap Kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal

Sebagai pemuda yang bertanggung jawab, kritik terhadap kepemimpinan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal harus disampaikan secara terbuka dan konstruktif. Modal intelektual, pengalaman diplomasi, dan jejaring internasional yang dimiliki gubernur tentu menjadi nilai tambah. Namun, kepemimpinan daerah tidak hanya diukur dari kapasitas personal, tetapi dari kemampuan membangun sistem yang adil dan partisipatif.

Pemuda NTB mencatat bahwa visi besar sering kali gagal bukan karena kurangnya gagasan, melainkan karena lemahnya implementasi dan minimnya keterbukaan terhadap kritik. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa stabilitas politik tidak dimaknai sebagai penyeragaman pendapat atau pembungkaman suara kritis.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa jargon “makmur mendunia” bisa terjebak pada pencitraan global tanpa menyentuh persoalan mendasar di tingkat lokal: kemiskinan struktural, ketimpangan wilayah, dan kualitas layanan publik. Pemuda NTB tidak membutuhkan simbol kemajuan semata, tetapi keadilan yang dirasakan secara nyata.

Menjaga Asa, Mengawal Kekuasaan

Pemuda berdikari meyakini bahwa perubahan sejati tidak pernah lahir dari kepatuhan yang membisu, tetapi juga tidak tumbuh dari sikap konfrontatif tanpa arah. Perubahan lahir dari kolaborasi yang kritis, yakni kerja bersama yang disertai keberanian untuk mengoreksi, mengingatkan, dan meluruskan ketika kekuasaan mulai kehilangan orientasi moral dan keberpihakan publik. Dalam kerangka inilah, KNPI NTB bersama seluruh elemen pemuda menyatakan kesiapan untuk berjalan seiring dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Namun, berjalan bersama tidak berarti melebur tanpa jarak. Pemuda NTB memahami bahwa kekuasaan, betapapun ideal visi yang diusungnya, selalu memiliki kecenderungan untuk menjauh dari rakyat jika tidak diawasi secara sadar dan konsisten. Oleh karena itu, fungsi pemuda bukan hanya sebagai mitra pembangunan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan kepentingan generasi mendatang.

Visi besar “NTB Makmur Mendunia” hanya akan memiliki makna substantif jika kemakmuran itu benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dari pusat kota hingga pelosok desa, dari kawasan wisata hingga wilayah pesisir dan pegunungan. Terlebih lagi, visi tersebut harus berpihak secara nyata kepada generasi muda yang akan mewarisi konsekuensi dari setiap kebijakan hari ini. Tanpa keberpihakan pada pemuda, visi sebesar apa pun berisiko menjadi monumen retorika yang hampa.

Dunia tidak akan mengakui NTB karena baliho, slogan, atau promosi global semata. Pengakuan dunia akan datang ketika NTB mampu menunjukkan kualitas manusianya—pemuda yang terdidik, kreatif, berdaya saing, dan berintegritas; ketika keadilan sosial menjadi praktik, bukan sekadar narasi; serta ketika keberanian kolektif pemuda untuk menjaga arah pembangunan menjadi kekuatan moral yang hidup dalam demokrasi lokal.

Pemuda NTB menyadari bahwa masa depan daerah ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada kekuasaan, sebaik apa pun niat dan visi yang diusung. Masa depan harus dikawal, dijaga dengan kesadaran kritis, dan diperjuangkan melalui partisipasi aktif. Dalam konteks inilah, KNPI NTB dan elemen pemuda lainnya berkomitmen untuk terus hadir di ruang publik, memberi gagasan, mengawal kebijakan, serta menyuarakan kepentingan mereka yang sering kali terpinggirkan.

Pemuda NTB siap bangkit bersama pemerintah daerah, menggerakkan potensi lokal, dan membangun NTB yang lebih maju.

Namun pada saat yang sama, pemuda juga siap berdiri sendiri—berdikari—menjaga jarak kritis dari kekuasaan agar tidak larut dalam euforia kekuasaan dan pencitraan semata.

Karena bagi pemuda, loyalitas tertinggi bukan kepada kekuasaan, melainkan kepada rakyat, keadilan, dan masa depan NTB itu sendiri.

OLEH : DAUD “GERUNG” AZHARI - (KETUA DPD I KNPI NTB)