Mataram, DTulis.com - Seruan pencopotan Kadis PUPR NTB Sadimin kian ramai, hingga pemasangan baliho yang bertuliskan mengharamkan kedatangannya di Tanah Pulau Sumbawa.
Seruan Pencopotan tersebut dilandasi karena masyarakat sumbawa merasa sakit hati dan kecewa atas statment Kadis PUPR NTB yang dianggap menganak tirikan pulau sumbawa dalam hal pembangunan.
selain itu, pemasangan baliho atas kekecewaan masyarakat pulau sumbawa juga terlihat di Poto Tano yang bertuliskan sama dengan baliho sebelumnya yang telah viral di media sosial.
kecaman demi kecaman dari masyarakat hingga DPRD Sumbawa datang hingga meminta Kadis PUPR NTB dicopot.
Adapun itu, kini kecaman dan permintaan pencopotan datang dari LMND NTB yang mengatakan bahwa meritokrasi Omong Kosong dan menganggap Kadis PUPR NTB telah menghina Pulau Sumbawa.
Arif Haryadi, Ketua EW-LMND NTB menegaskan, tidak ada satu pun dalil dalam negara demokrasi yang membenarkan pembiaraan infrastruktur hanya karena wilayah dianggap "sepi." Sejak kapan hak atas jalan, akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan diukur dari ramai tidaknya kendaraan? ini adalah pemikiran birokrat busuk yang lahir dari mental bangsawan, bukan dari mandat rakyat.
Lebih lagi Arif menilai pernyataan Kadis PUPR NTB sekaligus membuka borok besar kekuasaan di NTB.
"Pulau Sumbawa diperlakukan bukan sebagai wilayah yang harus di bangun, tetapi sebagai wilayah yang layak dikorbankan. Jalan rusak bukan sekadar aspal yang pecah, tetapi simbol putusnya tanggung jawab negara terhadap rakyat sendiri," ujar Arif.
Lebih lanjut, LMND NTB secara terbuka Menantang Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri, yang notabene merupakan putri asli Pulau Sumbawa, untuk tidak diam dan bersembunyi dibalik bahasa normatif kekuasaan. "Ini bukan soal etika birokrasi semata, ini soal harga diri tanah kelahiran. Diam berarti mengamini penghinaan. Bersikap berarti memili berdiri bersama rakyat," terangnya.
Sementara itu, LMND NTB juga menelanjangi kemunafikan politik di tubuh Pemerintah Provinsi NTB. Disaat Gubernur NTB dengan lantang Menyerukan penerapan sistem meritokrasi, justru yang dipertontonkan ke publik adalah pejabat yang tidak bermoral, tidak berempati, dan tidak layak dinilai dari sisi kapasitas maupun etika kepemimpinan." Jika ini disebut hasil meritokrasi, maka meritokrasi di NTB hanya slogan kosong, mati dalam praktik kekuasaan,"tegasnya.
0Komentar