Mataram, DTulis.com — Kualitas pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Giri Menang terus menuai kritik tajam dari masyarakat. Belum usai persoalan distribusi air yang sering macet dan keruh, kini pelanggan mengeluhkan tagihan pembayaran yang dinilai tidak masuk akal.
Direktur Nusa Tenggara Development Institute (NDI), Abdul Majid mengungkapkan, bahwa pihaknya menerima banyak aduan dari pelanggan yang merasa diperas oleh sistem penagihan PDAM. Salah satu kasus ekstrem menunjukkan adanya lonjakan tagihan dari ratusan ribu menjadi jutaan rupiah dalam satu bulan.
"Saya banyak menerima pesan WhatsApp dari pelanggan yang curhat soal pembayaran tidak masuk akal. Masa ada pelanggan yang biasanya bayar Rp100 ribu, tiba-tiba bulan ini tagihannya mencapai Rp 4 juta. Ini kan gila," ujar Abdul Majid kepada media ini, Kamis (18/12/2025).
Persoalan ini ternyata tidak hanya terjadi di satu titik. Di Desa Mambalan, seorang pelanggan rumah tangga biasa juga mengeluhkan tagihan mencapai Rp1 juta, padahal profil penggunaan airnya tergolong normal dan luas bangunan yang tidak seberapa.
Menurut Majid, ketika pelanggan mencoba melakukan konfirmasi, jawaban dari pihak manajemen PDAM seringkali mengecewakan dan tidak solutif.
"Ketika dikonfirmasi, Dirut PDAM hanya bilang akan mengecek dan kemudian berkilah, bahwa itu akumulasi kebocoran selama beberapa bulan. Pertanyaannya, kalau ada kebocoran, kenapa bulan-bulan sebelumnya tagihan tetap normal di angka Rp100 ribu dan baru meledak di Desember ini?" cecar Majid dengan nada kesal.
Kondisi ini memicu asumsi publik bahwa jajaran direksi saat ini tidak memiliki kompetensi yang mumpuni dalam pengelolaan air minum. Majid yang juga menjabat sebagai Ketua LBH PW GP Ansor NTB ini menduga ada faktor "balas budi politik" di balik penunjukan jabatan Direktur Utama (Dirut) PDAM.
"Wajar jika masyarakat berasumsi bahwa Dirut tidak paham soal manajemen pengelolaan air. Jangan sampai penempatan orang di posisi strategis ini hanya sekadar balas budi politik pemerintah daerah tanpa melihat kompetensi," tegasnya.
Selain soal tagihan, Majid menyoroti tindakan petugas PDAM di lapangan yang dinilai arogan terhadap pelanggan yang telat membayar. Ia membandingkan respons lambat PDAM saat terjadi kerusakan dengan kecepatan mereka dalam memutus meteran air.
"Air sering macet, kalaupun keluar warnanya gelap dan keruh, tapi pelanggan tetap dipaksa bayar mahal. Begitu telat bayar, petugas masuk ke pekarangan orang diam-diam seperti pencuri untuk mencabut meteran," ungkap Majid.
Ia menambahkan, hingga saat ini tidak ada kompensasi nyata bagi pelanggan yang dirugikan akibat macetnya distribusi air selama berhari-hari. Sebaliknya, PDAM hanya memberikan permohonan maaf tanpa solusi teknis yang permanen.
Majid mendesak Direksi PDAM Giri Menang untuk fokus membenahi pelayanan internal, daripada sibuk dengan urusan di luar wewenang perusahaan. Ia juga menyinggung isu keterlibatan manajemen dalam berbagai proyek di daerah.
"Fokus selesaikan masalah air dan tagihan warga, jangan urus proyek dulu. Bupati dan Wali Kota harus mengevaluasi kinerja Dirut ini. Tempatkan orang yang kompeten di bidangnya agar masyarakat tidak terus menjadi korban," Harapnya. (Jedi)
0Komentar