Lombok Barat, DTulis.com - Pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lombok Barat Nonaktifkan, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Daud Azhari, mewakili aspirasi masyarakat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembangkan penyelidikan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang mungkin memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Menurut Daud, proses hukum tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka semata, melainkan harus menyelidiki dugaan aliran dana maupun pihak lain yang diduga ikut menikmati hasil tindak pidana korupsi apabila didukung alat bukti yang cukup.
Pasca OTT ini, kami meminta KPK mengusut perkara hingga ke akar-akarnya. Jika memang ditemukan dugaan adanya aliran dana kepada pihak lain, silakan ditelusuri dan dikembangkan sesuai alat bukti yang dimiliki. Publik dapat mengetahui secara terang siapa saja yang terlibat, ujar Daud, Selasa, 28 Juli 2026.
Ia juga menyoroti posisi Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, kerap disapa UNA yang menurutnya memiliki fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, jangan sebut-sebut LAZ terutama dalam penyampaiannya pada saat CFN kemarin malam, saat ini beliau adalah pemimpin kabupaten lombok barat, Daud juga menilai seluruh aspek tata kelola pemerintahan selama masa kepemimpinan sebelumnya patut menjadi bagian dari perhatian aparat penegak hukum.
"Yang kami minta adalah transparansi. Jika memang tidak ada keterlibatan, tentu harus dijelaskan secara terbuka. Namun apabila ditemukan fakta hukum lain dalam proses penyidikan, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.
Selain meminta pengembangan perkara, Daud mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di bawah kepemimpinan Wakil Bupati yang kini menjalankan roda pemerintahan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai selama ini menjadi sorotan publik.
Ia menyebut sejumlah instansi yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius, antara lain Dinas PUPR, rumah sakit daerah, perusahaan daerah, Inspektorat, serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Momentum pasca-OTT ini harus menjadi titik awal birokrasi di Lombok Barat. Semua pejabat yang diduga menjadi bagian dari pola lama harus dievaluasi. Bila terbukti tidak profesional atau melanggar aturan, lakukan perubahan sesuai mekanisme yang berlaku, bila perlu di pengaktifan atau pecat,” tegasnya. Daud juga meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola sejumlah lembaga dan badan usaha milik daerah yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi maupun konflik kepentingan. “Kami berharap pemimpin yang ada saat ini berani mengambil langkah-langkah tegas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Jangan ada lagi kompromi terhadap praktik yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Selain reformasi birokrasi, Daud meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Barat segera menertibkan atribut, baliho, maupun foto-foto Lalu Ahmad Zaini (LAZ) yang masih terpasang di kantor-kantor pemerintahan dan desa sesuai ketentuan administrasi yang berlaku.
Ia menegaskan, apabila aspirasi tersebut tidak mendapat perhatian, KNPI NTB akan terus mengawal proses penegakan hukum dengan menyampaikan berbagai informasi dan masukan kepada KPK sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. “Pasca OTT ini, Lombok Barat membutuhkan bersih-bersih total. Kami ingin pemerintahan berjalan secara profesional, akuntabel, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tutup Daud.
0Komentar