Scroll untuk melanjutkan membaca
Pasang Iklan Anda Di Sini

Cara Mengukur Dampak dan Keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik Menurut BRIDA NTB



Mataram, DTulis.com - Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terus didorong melalui pengembangan inovasi di lingkungan RSUD Provinsi NTB. Hal tersebut menjadi fokus dalam kegiatan Sosialisasi Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik KIPP yang berlangsung di Aula Rinjani RSUD Provinsi NTB.

Kegiatan tersebut diikuti peserta KIPP dan perwakilan inovator muda RSUD Provinsi NTB. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB serta Kepala Pokja Hilirisasi dan Kemitraan turut hadir sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman mengenai penyusunan dan pengembangan inovasi.

Dalam arahannya, Kepala RSUP NTB, Asrul Sani, menyampaikan komitmen untuk terus mengembangkan inovasi sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan. Setiap unit kerja didorong menyampaikan inovasinya kepada manajemen untuk memperoleh fasilitasi dan pendampingan, sekaligus membuka peluang untuk dikembangkan dan diikutsertakan dalam kompetisi inovasi.

Sementara itu, Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Aryadi, menekankan bahwa keberhasilan inovasi dalam kompetisi seperti KIPP tidak hanya ditentukan oleh produknya, tetapi juga kemampuan menyusun dan menarasikan inovasi secara jelas. Proposal perlu berangkat dari persoalan nyata, didukung data, serta menjelaskan kelompok sasaran, kebaruan, implementasi, dampak, dan keberlanjutan inovasi.

Menurutnya, kebaruan inovasi perlu dapat diukur melalui target yang jelas, seperti peningkatan efisiensi, percepatan waktu pelayanan, peningkatan akses masyarakat, atau manfaat lainnya. Setelah diterapkan, dampak inovasi juga perlu diukur agar manfaatnya dapat dibuktikan dan dikembangkan.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan proses pelayanan berjalan baik sebelum dikembangkan ke dalam bentuk digital. Selain itu, inovasi perlu memiliki peluang untuk diterapkan atau diadaptasi pada unit maupun daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa.

Kepala Pokja Hilirisasi dan Kemitraan menambahkan bahwa banyak inovasi sebenarnya telah tumbuh dari aktivitas pelayanan sehari-hari, seperti percepatan pelayanan, efisiensi penggunaan obat, dan penyederhanaan antrean. Namun, perubahan tersebut perlu didokumentasikan agar dapat menjadi bukti, bahan evaluasi, serta dasar pengembangan dan replikasi inovasi.

Dokumentasi inovasi dapat berupa regulasi, tim pelaksana, anggaran, foto kegiatan, kerja sama, pedoman teknis, SOP, proposal, testimoni pengguna, laporan monitoring dan evaluasi, hingga video inovasi.

Melalui kegiatan ini, inovator RSUD Provinsi NTB diharapkan semakin mampu mengembangkan inovasi yang tidak hanya menyelesaikan persoalan pelayanan, tetapi juga memiliki manfaat yang terukur, berkelanjutan, dan dapat memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat.
Baca Juga
Berita Terbaru
  • Cara Mengukur Dampak dan Keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik Menurut BRIDA NTB
  • Cara Mengukur Dampak dan Keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik Menurut BRIDA NTB
  • Cara Mengukur Dampak dan Keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik Menurut BRIDA NTB
  • Cara Mengukur Dampak dan Keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik Menurut BRIDA NTB
  • Cara Mengukur Dampak dan Keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik Menurut BRIDA NTB
  • Cara Mengukur Dampak dan Keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik Menurut BRIDA NTB
Posting Komentar
Ad
Ad
Tutup Iklan