Mataram, DTulis.com - Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH mengusulkan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Satgas MGB Provinsi NTB agar memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal yang ada disekitar wilayah layanan dengan tetap memperhatikan kualitas bahan baku sehingga program MBG ini benar benar dapat mendongkrak perekonomian masyarakat setempat.
Usulan tersebut disampaikan pada rakor Satgas MBG NTB dengan agenda penyelesaian standarisasi SPPG yang diharapkan rampung pada Juni 2026, di Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, pada Jumat (13/2) kemarin.
Dalam Satgas MBG, BRIDA berkedudukan sebagai anggota Bidang Perencanaan dan Koordinasi Lintas Sektor. Menurut Aryadi, penggunaan bahan pangan lokal sangat penting, selain berkontribusi untuk menghidupkan perekonomian dan tumbuhnya industry lokal, juga tersedia beragam potensi bahan pangan lokal yang berkualitas, bahkan NTB sudah dikenal sebagai lumbung pangan nasional.
Berdasarkan data sementara, jumlah SPPG di Provinsi NTB tercatat sebanyak 531 unit dengan sasaran penerima manfaat mencapai 1.921.525 orang. Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian bersama, di antaranya keterlambatan distribusi, potensi kejadian luar biasa (KLB) seperti kasus keracunan makanan, serta masih adanya infrastruktur SPPG yang belum sepenuhnya memenuhi standar operasional. Untuk itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor serta peningkatan pengawasan bersama Satgas kabupaten/kota dan pemangku kepentingan terkait
Selain itu Koordinator Pokja Sosial dan Kependudukan Lalu Suryadi, S.P., M.M. menambahkan bahwa variasi dan diversifikasi menu perlu menjadi perhatian, mengingat masih ditemukannya siswa yang kurang menyukai menu MBG. Peningkatan frekuensi monitoring dan evaluasi di setiap wilayah juga diusulkan, terutama pada tahap penyiapan makanan sebelum distribusi, sebagai respons terhadap keluhan masyarakat di lapangan.
Hasil evaluasi sementara menunjukkan sebanyak 21 unit SPPG di NTB telah menerima peringatan karena belum memenuhi persyaratan standarisasi yang ditetapkan. Langkah pembinaan dan pendampingan akan terus dilakukan guna memastikan seluruh unit dapat memenuhi standar yang berlaku. Melalui rakor ini, seluruh tim diharapkan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi, meningkatkan komitmen terhadap standar mutu layanan, serta menjadikan evaluasi sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan demi menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
0Komentar