Lombok Barat, DTulis.com - Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kunjungan kerja strategis dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi NTB dalam rangka inisiasi kerja sama penelitian pengendalian inflasi daerah, Jumat (08/05/26). Pertemuan yang berlangsung di Kantor BRIDA NTB ini berfokus pada sinkronisasi data riset untuk memperkuat ketahanan ekonomi regional.
Melalui sinergi ini, Pemerintah Provinsi NTB dan Bank Indonesia menargetkan tersusunnya peta jalan (roadmap) mitigasi biaya logistik pada komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang merah, dan daging sapi. Langkah teknis akan mencakup pemantauan freight rate pada jalur distribusi darat maupun laut untuk mengidentifikasi variabel utama penyebab disparitas harga di pasar.
Pemetaan ini krusial mengingat biaya logistik nasional saat ini masih berkontribusi sebesar 14-23% terhadap PDB, sementara angka inflasi NTB tercatat berada pada posisi 4,9%. Kepala BRIDA Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.H., M.H., menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret dalam menghasilkan kebijakan pemerintah yang berbasis data (data-driven policy).
"Kami mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam penelitian ini. Sinergi BRIDA NTB dan BI akan memperkuat pengembangan inovasi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus memberikan masukan kebijakan berbasis data untuk pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi lokal. Harapannya, inovasi yang ada dapat dikembangkan menjadi produk bersertifikasi dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk lokal di NTB," tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Andhi Wahyu Riyadno, menjelaskan bahwa kolaborasi riset ini merupakan bagian dari tugas pokok instansi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan digitalisasi transaksi. Ia berharap konsolidasi program di sektor pertanian dan energi dengan BRIDA dapat memberikan dampak langsung pada stabilitas harga di tingkat konsumen.
Secara administratif, penelitian kolaboratif ini akan dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yakni penentuan baseline, pengumpulan data lapangan, analisis mendalam, hingga validasi kelompok komoditas. Selain fokus pada inflasi, kedua belah pihak juga membahas potensi optimalisasi 84% lahan kering di NTB serta perluasan program Waste to Energy di 108 desa sebagai bagian dari upaya kemandirian ekonomi hijau.
Kerja sama ini nantinya akan melibatkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta unsur akademisi untuk memastikan hasil riset memiliki legitimasi ilmiah dan aplikatif bagi kebijakan daerah. Dengan penguatan pilar penelitian ini, Pemerintah Provinsi NTB optimistis dapat menciptakan stabilitas harga yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Idrus Jalmonadi
Wartawan : Chandra
0Komentar