Lombok Barat, DTulis.com - Badan Otonom (Banom) NWDI Kabupaten Lombok Barat telah menggelar rapat konsolidasi seluruh pada Sabtu, 11 Januari 2025 di salah satu tongkrongan di Kecamatan Labuapi Lombok Barat.
Kegiatan ini merupakan Langkah awal di Tahun 2025 untuk Menyusun program kerja serta menyoroti kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat yang belum terselesaikan di pemerintahan sebelumnya sekaligus menyingkronkan program-program yang menjadi Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
Pada acara konsolidasi ini dihadiri oleh seluruh pengurus inti badan otonom, yakni; Himpunan Mahasiswa NWDI (HIMMAH NWDI), Ikatan Sarjana NWDI (ISNWDI), Pemuda NWDI, Ikatan Pelajar NWDI (IPNWDI), Persatuan Guru NWDI (PGNWDI) dan Muslimat NWDI. Pada kesempatan ini juga turut hadir Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Barat (H. Husnan Wadi., S.H.) yang juga merupakan Pengurus Besar NWDI.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Barat memberikan sambutan dengan saran-saran serta arahan kepada seluruh Banom NWDI Se-Kabupaten Lombok Barat untuk turut serta mengawal pembangunan yang ada di Kabupaten Lombok Barat, dalam rangka membantu serta mendukung jalannya pemerintahan agar tetap berjalan stabil, baik yang ada di legislative lebih-lebih yang ada di eksekutive, dirinya Bersama anggota DPRD yang lain siap mensuport kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh pengurus Banom.
“kami minta seluruh Banom untuk bersinergi membantu pemerintah daerah baik eksekutive ataupun legislative sebagai check and balance agar pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya, jika ada hal atau kendala dalam kegiatan tersbut kami siap membantu”. Ungkapnya.
Ketua ISNWDI Kabupaten Lombok Barat Saiful akhyar melontarkan beberapa hal yang patut menjadi sorotan publik terutama DPRD, yakni berkaitan dengan beberapa asset Daerah yang ada diwilayah Suranadi Kecamatan Narmada, dimana di Desa Suranadi terdapat banyak asset yang tidak jelas peruntukannya, bahkan cenderung dibiarkan sia-sia, dan yang paling membingungkan adalah banyak asset yang dulunya milik daerah namun saat ini diklaim sebagai asset milik krama pura yang ada di Suranadi.
“Banyak tanah asset di Suranadi yang tidak jelas peruntukannya, namun yang paling membingungkan adalah adanya tanah asset yang di duga diklaim sebagai tanah milik krama pura, kan ini membingungkan, ujarnya”.
Selain persoalan tanah asset ia juga menyoroti tentang keberadaan kafe illegal yang tak kunjung dituntaskan oleh pemerintah Daerah, padahal sudah jelas-jelas keberadaannya sangat mengganggu kamtibmas bahkan beberapa waktu lalu di media terekspose jika Kawasan Suranadi merupakan salah satu Kawasan yang menyumbang HIV/AIDS akibat tersedianya PSK di kafe-kafe illegal dimaksud.
Ketua Pemuda NWDI Lombok Barat Ramli juga menuturkan beberapa persoalan yang belum tuntas sampai dengan saat ini di kabupaten Lombok Barat, salah satunya masalah lingkungan hidup, dirinya meminta Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk lakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang dinilai belum bekerja maksimal bahkan bisa dikatakan tidak becus.
Selain itu, persoalan sampah yang dinilai belum bisa dituntaskan sampai dengan saat ini, juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup dianggap melakukan pembiaran terhadap galian C serta tambang Illegal yang di sekotong, sehingga diduga menjadi salah satu penyebab daerah ini menjadi daerah langganan banjir setiap tahun.
“kami minta kadis DLH dievalusai karena kami menilai dia tidak becus dalam rangka memaksimalkan kinerja di Kabupaten Lombok Barat”, ketusnya.
Ketua HIMMAH NWDI Irwanto juga memberikan masukan kepada Komisi II bahwa selama ini yang menjadi persoalan di Kabupaten Lombok Barat adalah belum terakomodirnya seluruh pemuda diwilayah Kabupaten Lombok Barat dalam program-program yang di inisiasi oleh pemda, bahkan cenderung hanya melibatkan orang-orang yang itu saja tanpa melibatkan seluruh element pemuda dari ragam organisasi ataupun kelompok.
0Komentar