Lombok Barat, DTulis.com - Ketua NTB Corruption Watch (NCW) Fathurrahman meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat untuk terbuka dan transparan dalam pengelolaan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Hal ini disebabkan oleh dugaan adanya permainan dalam beberapa proses tender untuk memenangkan kontraktor tertentu, yang tidak bisa dibenarkan.
Fathurrahman mencontohkan proses tender proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Lombok Barat tahun 2025. Ia menduga bahwa dalam proses tersebut, ada syarat tambahan baru yang dibuat untuk memuluskan kemenangan salah satu kontraktor yang diduga merupakan donatur pada Pilkada 2024. Namun, oknum Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan SPAM tahun anggaran 2025 merasa tidak pernah membuat atau menandatangani syarat tambahan tersebut.
Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, menyatakan belum mengetahui terkait adanya tambahan persyaratan dalam tender proyek SPAM di Kabupaten Lombok Barat tahun 2025. Ia juga belum mengetahui siapa yang menandatangani persyaratan tambahan tersebut. Nurul Adha mengatakan, "Belum baca beritanya, jadi saya belum tau ya".
Fathurrahman meminta Pemda Lombok Barat untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan dalam proses tender proyek SPAM. Ia juga meminta agar Pemda Lombok Barat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan ULP untuk mencegah terjadinya penyelewengan serupa di masa depan.
0 Komentar