Lombok Utara, DTulis.com – Keluarga Besar Mahasiswa Lombok Utara (KBMLU) melontarkan kritik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara (DPRD KLU) yang dinilai abai dalam menjalankan fungsinya sebagai penyambung suara rakyat.
Ketua KBMLU, Abed Aljabiri Adnan, menyatakan bahwa DPRD KLU tampak kehilangan arah dalam mendengar dan menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat.
“Banyak aspirasi warga yang masuk melalui berbagai jalur, baik dari tokoh masyarakat, kelompok pemuda, hingga mahasiswa, tetapi tidak mendapat respons yang layak. Beberapa bulan lalu kami memasukkan surat audiensi kepada DPRD KLU sebagai Fasilitator untuk membahas masalah PJU dengan dinas terkait akan tetapi di abaikan, padahal itu ketuanya langsung yang meminta kami memasukkan surat, akan tetapi beberapa anggota dewan terkesan menutup mata dan telinga,” ungkap Abed.
KBMLU menyoroti sejumlah isu penting yang luput dari perhatian DPRD, mulai dari minimnya penerangan jalan umum di Lombok Utara, Krisis air di berbagai tempat, Sekolah Negeri yang tidak memiliki Fasilitas layak dan lengkap hingga pengabaian terhadap keresahan masyarakat terkait proyek-proyek yang merusak lingkungan tanpa pengawasan ketat dari lembaga legislatif.
“Fungsi pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah seolah lumpuh. DPRD KLU seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan anggaran dan kebijakan berpihak pada rakyat, bukan sekadar menjadi stempel kebijakan eksekutif,” tambahnya.
KBMLU menyerukan agar DPRD KLU melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja mereka selama ini dan membuka ruang dialog yang lebih luas kepada masyarakat, terutama generasi muda dan kelompok kritis, untuk menyerap aspirasi rakyat secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Jangan sampai gedung dewan hanya menjadi ruang kosong yang mewah, tanpa makna perjuangan bagi rakyat Lombok Utara. Sudah saatnya wakil rakyat benar-benar mewakili rakyat, bukan menjadi pelindung kepentingan elite semata,” tegas Abed.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual, KBMLU akan terus mengawal setiap kebijakan dan anggaran daerah agar berpihak pada keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat Lombok Utara.
0Komentar