Sumbawa, DTulis.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ridwan, S.P., M.Si., melayangkan kecaman keras terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyusul pernyataan yang dinilai melukai perasaan warga Sumbawa terkait kondisi jalan provinsi Rusak Sepi di biarin di wilayah tersebut.
Kecaman ini secara spesifik ditujukan pada pernyataan Kadis PUPR NTB mengenai kondisi jalan provinsi di Lintas Raberas, yang mencakup wilayah Desa Sebewe, Penyaring, dan Prajak.
Dalam pernyataannya, Ridwan dengan tegas membantah argumen atau narasi yang menyebut bahwa buruknya kondisi jalan tersebut disebabkan karena sepi pengguna kemudian dibiarin tidak diperbaiki.
Jalan provinsi di Lintas Raberas, yang melintasi Desa Sebewe, Penyaring, hingga Prajak itu bukan sepi. Itu adalah akses vital masyarakat. Pernyataan yang mengatakan jalan itu sepi sama sekali tidak sesuai dengan fakta di lapangan," ujar Ridwan Rabu (3/12/2025).
Menurut Ridwan, kondisi jalan yang rusak parah telah lama menjadi keluhan utama warga. Pernyataan dari pejabat provinsi yang terkesan meremehkan atau mencari alasan atas buruknya infrastruktur dinilai sangat tidak sensitif.
Lebih lanjut, Ridwan menilai bahwa Kepala Dinas PUPR NTB tidak menunjukkan sikap sebagai pejabat publik yang seharusnya melayani dan memahami kondisi riil di daerah.
"Seorang Kepala Dinas PUPR yang mengeluarkan pernyataan yang secara jelas melukai perasaan warga Sumbawa seperti ini, menurut saya, tidak pantas menjadi Kepala Dinas. Pernyataan tersebut menunjukkan minimnya empati dan pemahaman terhadap penderitaan masyarakat akibat infrastruktur yang tidak layak," tegas Ridwan.
Ridwan menuntut agar Kadis PUPR NTB segera menarik kembali pernyataannya dan lebih fokus pada penanganan serta perbaikan infrastruktur jalan provinsi di Sumbawa yang telah lama terbengkalai. Ia juga mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk memprioritaskan anggaran perbaikan jalan di Lintas Raberas demi kelancaran ekonomi dan keselamatan masyarakat setempat.
0Komentar