Peluang strategis ini dibahas tuntas dalam sosialisasi dan diskusi yang diinisiasi oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bertajuk "Dari Emisi ke Insentif: Memahami Perdagangan Karbon untuk Masa Depan yang Lebih Hijau" di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa (21/4/2026).
Kepala BRIDA Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.H., M.H., saat membuka acara menekankan bahwa NTB memiliki keunggulan kompetitif di pasar karbon, baik pasar sukarela (voluntary) maupun wajib (mandatory).
"Kita memiliki kawasan hutan, mangrove, potensi pertanian, hingga peternakan yang menghasilkan limbah. Semua potensi ini dapat disubstitusi untuk emisi karbon," terang mantan Kadisnakertrans tersebut.
Untuk mempercepat langkah tersebut, Gede Putu menginstruksikan lima langkah taktis: riset pemetaan segera, pembangunan database karbon, eksekusi pilot project, perluasan jaringan, serta pengamanan pembiayaan.
Senada dengan hal tersebut, Dr. Eng. Ir. Apip Amrullah, S.T., M.Eng., membedah urgensi mitigasi emisi di sektor energi, transportasi, dan agrikultur. Menurutnya, integrasi data antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci agar klaim pengurangan emisi dari NTB diakui secara internasional.
Sementara itu, Senior Provincial Coordinator LCDI, Yofianus Toni Sakera, menjelaskan bahwa fondasi utama perdagangan karbon adalah validasi data melalui platform SIGN SMART untuk inventarisasi emisi GRK dan AKSARA untuk pencatatan mitigasi. Berdasarkan data 2024, sektor kehutanan NTB merupakan "tabungan karbon" utama dengan status net sink sebesar -4,367 ribu ton CO2e. Namun, ia mengingatkan pentingnya menutup celah data (data gap) pada sektor energi dan limbah agar nilai emisi aktual tetap akurat.
Dari sisi pasar, Kepala Wilayah Bursa Efek Indonesia (BEI) NTB, Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana, memaparkan peran IDX Carbon. Melalui platform ini, pelaku usaha di NTB memiliki akses resmi untuk memperdagangkan unit karbon yang terdaftar di SRN PPI. Mekanisme ini diharapkan memberi insentif bagi perusahaan ramah lingkungan dan disinsentif bagi pelampau ambang batas emisi.
Sebagai penutup, BRIDA NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Konsolidasi Data Riset untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Seluruh pemangku kepentingan menyepakati konsep "Satu Kebijakan Berbasis Satu Riset" dengan BRIDA sebagai jembatan utama antara akademisi dan pemerintah.
0تعليقات