Lombok Timur, DTulis.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai intervensi strategis negara dalam memperbaiki kualitas gizi masyarakat justru tersandung persoalan yang secara akademik dapat dikategorikan sebagai failure of implementation. Pada Sabtu, 25 April 2026, dapur SPPG Sari Rasa Catering Lenek di Jalan Dane Rahil diduga menyajikan menu sayur berulat kepada penerima manfaat, termasuk ibu menyusui, kelompok yang secara biologis membutuhkan standar keamanan pangan tertinggi.
Sejumlah ibu menyusui yang menerima makanan tersebut mengaku langsung kehilangan selera makan. Lebih dari sekadar reaksi spontan, mereka juga mengungkapkan bahwa persoalan kebersihan dan higienitas menu dari dapur tersebut bukanlah insiden tunggal.
“Kami ini ibu menyusui, bukan tempat buang makanan tidak layak. Ini bukan pertama kali, memang sering tidak bersih,” keluh salah satu penerima dengan nada kecewa.
Kemarahan juga datang dari penerima lainnya yang merasa kualitas program MBG telah jauh menyimpang dari tujuan awalnya.
“Kalau begini terus, ini bukan makan bergizi gratis, tapi makan yang bikin orang jijik,” ujar seorang warga dengan nada kesal.
Dalam perspektif kesehatan masyarakat, keberadaan ulat dalam makanan mencerminkan kegagalan kontrol kualitas yang fundamental baik pada tahap pemilihan bahan baku, penyimpanan, maupun proses pengolahan.
Tak hanya soal makanan, persoalan lingkungan turut mencuat. Warga sekitar mengeluhkan dugaan pembuangan limbah dapur ke saluran irigasi, yang memunculkan kecurigaan bahwa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) belum memenuhi standar.
Menyikapi hal ini, Sekretaris Forum Komunikasi dan Kajian Masyarakat NTB (FKKM NTB) melontarkan kecaman keras dan menuntut tindakan tegas dari otoritas terkait.
“Ini bukan sekadar kelalaian teknis, ini bentuk pengabaian serius terhadap standar kesehatan publik. Kami mendesak pengawas turun langsung dan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak ragu mengambil langkah ekstrem, termasuk penutupan permanen jika terbukti,” tegasnya.
Namun, alih-alih memberikan klarifikasi yang berbasis data dan tanggung jawab, pihak dapur justru merespons dengan nada yang dinilai merendahkan.
Akuntan dapur, Muh. Muzairi, S.Ak, diduga melontarkan pernyataan yang memantik kemarahan kalangan pers.
“Ada salah satu media bobrok yang coba mengangkat isu IPAL tanpa pernah melihat dapur. Sangat nyata dan lucu sekali, pingin minta uang rokok tapi caranya masih rendahan,” ujarnya dengan nada mengejek sambil memposting poto IPAL yang jelas belum memenuhi standar BGN.
Tak berhenti di situ, kepala SPPI Sari Rasa Catering Lenek juga memberikan respons yang dianggap arogan dan defensif.
“Ke pusat aja nggak ini berita, sok-so’ an nyuruh BGN tutup dapur. Kalau betul ada laporan sampai ke atas, sudah dari kemarinlah saya dihubungi BGN pusat,” ujarnya sambil tertawa.
Pernyataan-pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari kalangan wartawan Lombok Timur yang menilai sikap tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap profesi jurnalistik.
“Ini bukan sekadar klarifikasi, ini penghinaan terbuka terhadap jurnalis. Kami tidak bisa diam, dan dalam waktu dekat somasi akan dilayangkan,” ujar salah satu wartawan dengan nada geram.
Wartawan lainnya juga menyerukan solidaritas profesi untuk merespons sikap tersebut.
“Kalau ini dibiarkan, besok-besok semua pejabat bisa seenaknya merendahkan media. Ini harus dilawan,” tegasnya.
Di sisi lain, hasil penelusuran sejumlah wartawan memunculkan dugaan dapur tersebut milik direktur PD Agro Selaparang salah satu BUMD Lombok Timur inisial S. Dugaan kedekatan direktur PD Agro Selaparang dengan bupati Lombok Timur memicu spekulasi di kalangan aktivis.
“Wajar mereka terkesan kebal kritik. Kalau tidak salah, dapur itu milik Pak Sabar, Direktur Selaparang Agro,” ujar seorang aktivis.
Aktivis lainnya bahkan lebih tajam dalam membaca situasi ini sebagai problem struktural.
“Kalau memang ada kedekatan dengan kekuasaan, tidak heran kalau mereka merasa aman. Ini yang berbahaya ketika standar bisa diabaikan karena merasa dilindungi,” ungkapnya.
"Jangan-jangan ini juga dapur Pak Bupati yang informasinya sudah 32 titik dapur yang beroperasi di Lombok Timur" ujar salah satu aktivis dengan nada geram
Dalam kajian tata kelola publik, fenomena ini menunjukkan adanya potensi moral hazard di mana aktor pelaksana program tidak lagi merasa terikat pada standar karena adanya persepsi perlindungan politik.
Kasus ini kini tidak hanya menjadi soal dapur berulat, tetapi telah berkembang menjadi isu multidimensi: krisis higienitas, dugaan pelanggaran lingkungan, arogansi komunikasi publik, hingga potensi konflik kepentingan.
0Komentar