 |
| Foto: Ilustrasi |
Pengamat kebijakan publik, Khairy Juanda, menyatakan bahwa program-program yang dibawa ke NTB sejauh ini belum dirasakan manfaatnya secara signifikan oleh masyarakat luas. Jika kondisi ini terus berlanjut, menurutnya wajar jika publik menganggap program tersebut hanya sebatas pemanis politik.
"Sebagai wakil rakyat dari dapil NTB II, Sari Yuliati seharusnya punya tanggung jawab moral untuk memperhatikan dapilnya. Jika tidak punya program yang secara nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat NTB, wajar-wajar saja jika kemudian dianggap sebagai pencitraan semata," ujar Khairy Juanda saat memberikan keterangan kepada media DTulis.com, Sabtu (23/5/2026).
Khairy kemudian mencontohkan program bedah rumah atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Menurutnya, program tersebut sebenarnya sudah menjadi agenda rutin di setiap pemerintah kabupaten dan kota, sehingga bukan hal yang tergolong luar biasa.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dengan posisi strategis Sari Yuliati sebagai salah satu pimpinan DPR RI, masyarakat NTB menaruh harapan yang jauh lebih besar. Salah satunya adalah keberanian untuk mengawal isu-isu hukum dan memberikan atensi khusus terhadap banyaknya kasus yang melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah.
"Sebagai Wakil Ketua DPR RI, seharusnya bisa lebih memperhatikan atau memberikan atensi terkait banyaknya kasus yang melibatkan APH," tambah Khairy.
Di akhir penyataannya, Khairy Juanda menyimpulkan bahwa sejauh ini rekam jejak dan kontribusi nyata politisi tersebut masih jauh dari kata memuaskan bagi masyarakat NTB. "Kalau menurut saya, belum menunjukkan kinerja yang baik," pungkasnya.
0Komentar