Kepala Diskominfotik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik (Aka), menegaskan bahwa data statistik berkualitas merupakan kebutuhan vital untuk menyusun dan mengevaluasi pembangunan daerah.
“Melalui sensus ekonomi, NTB diharapkan memiliki data yang lebih akurat untuk membangun daerah dan memperkuat arah kebijakan ekonomi ke depan,” ujar Aka.
Pada kesempatan yang sama, Asisten II Setda NTB, H. Lalu Moh. Faozal, yang hadir mewakili Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai angka progresif sebesar 13,64 persen. Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, peternakan, dan pariwisata.
Faozal mengimbau agar seluruh pelaku usaha menerima petugas resmi BPS dengan baik dan memberikan data yang jujur. "Kualitas data akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan," tambahnya.
Kepala BPS NTB, Dr. Drs. H. Wahyudin, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang digelar sepuluh tahun sekali. Sensus ini berfungsi memetakan struktur ekonomi, karakteristik usaha, UMKM, hingga perkembangan ekonomi digital dan lingkungan.
Wahyudin memastikan keamanan data pelaku usaha yang berpartisipasi dalam agenda nasional ini.
“Data masyarakat dilindungi undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta penyusunan kebijakan pembangunan. Data tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun audit usaha,” tegas Wahyudin.
Dukungan serupa datang dari dunia usaha melalui perwakilan Ketua KADIN NTB, Ir. Hasmudin. Menurutnya, hasil sensus ini sangat dinantikan untuk memetakan daya saing pasar dan mendorong UMKM di NTB agar bisa naik kelas.
Acara kemudian ditutup dengan simulasi pengisian instrumen sensus secara interaktif. Seluruh peserta dan asosiasi yang hadir menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 demi basis data ekonomi NTB yang inklusif dan berkelanjutan.
Penulis: Idrus Jalmonadi
Editor: Chandra
0Komentar