Lombok Barat, DTulis.com - Ketua GPAN Lombok Barat bersama RT Dusun Jeranjang dan beberapa masyarakat mendatangi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kedatangan mereka ini untuk mengadukan PLTU Jeranjang yang dianggap tidak memiliki itikad baik dalam bermasyarakat dimana PLTU Jeranjang dianggap meresahkan warga sekitar.

RT 01 Dusun Jeranjang H. M Jumaidi mengatakan bahwa pihaknya bersama GPAN Lobar mengadukan PLTU Jeranjang lantaran suara mesin, asap dan debu yang dianggap mengganggu kenyamanan warga sekitar.

“Kita ke sini mengadukan pihak PLTU Jeranjang karena suara mesinnya, asap dan debu mengganggu warga sekitar, namun dari pihak PLTU sendiri menganggap itu tidak mengganggu warga”ujarnya.

Tak hanya itu, Jumaidi juga mengatakan bahwa vendor Indonesia power tidak mengakomodir atau memperdayakan warga sekitar yang tidak memiliki ijazah. “Seharusnya meski warga tidak memiliki ijazah, setidakya akomodirlah mereka, kalo begini bagaimana bisa tercapai program 1000 lapangan pekerjaan,”tuturnya kepada media ini, Selasa ( 17/1/2023).

Selain Jumaidi, Ketua GPAN Lombok Barat Mursidin juga menambahkan bahwa kedatangannya bersama warga untuk mengadu lantaran adanya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan oleh PLTU Jeranjang yang membuat kenyamanan warga sekitar terganggu.

“Kedatangan kami ke DLHK Provinsi NTB ini untuk mengadu dengan adanya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan yg dimana saya rasa ada pembiaran dari manajemen PLTU kepada masyarakat sekitar atas ketidak nyamanan masyarakat selama akhir-akhir ini oleh suara bising yang tidak biasa dirasakan oleh masyarakat dan pengikisan lahan sawah masyarakat,”ujarnya.

Mursidin juga meminta kejelasan terkait komitmen PLTU dengan masyarakat yang dimana sudah ada perjanjian tertulis.

“Kami masyarakat taman ayu meminta kejelasan terkait Komitmen PLTU dengan masyarakat yang sudah ada perjanjian tertulis oleh kedua belah pihak baik masyarakat dan PLTU itu saya rasa tidak terealisasi sampai sekrang sehingga kami akan menuntut manager oprasional pembangkit PLTU Jeranjang untuk bertanggung jawab atas dampak yang selama ini ditimbulkan oleh aktivitas pembangkit tersebut,”tegasnya.

Lebih lagi Mursidin juga menyayangkan sikap manajemen PLTU Jeranjang yang sangat sulit ditemui dan merespon keluhan masyarakat dimana Pihak PLTU Jeranjang seakan akan tidak perduli dengan akibat dan dampak tersebut.

“Untuk bertemu menejer oprasional saja kami harus menerapkan birokrasi yang berbelit-belit sehingga kami kesulitan untuk bisa bertemu dengan Pimpinan PLTU tersebut sehingga kami melakukan langkah lainya untuk bisa dipertemukan untuk bisa membahas Masalah tersebut,”ujarnya.

“Selain itu, jika semua ini tidak diindahkan oleh pihak PLTU Jeranjang maka kami akan menggelar aksi bersama warga sekitar yang merasa kenyamanan mereka terganggu,”tutupnya