Jakarta, DTulis.com - Meskipun, menurut BPS, inflasi global diperkirakan akan turun dari 8,8 persen pada 2022 menjadi 6,6 persen pada 2023. Namun, angka ini masih lebih tinggi dari rata-rata inflasi pada 2017-2019 yakni 3,5 persen.

Karena itu, Margo menyarankan pemerintah mewaspadai sejumlah hal yang dapat berdampak pada inflasi di Tanah Air. Antara lain perkembangan nilai tukar rupiah yang dapat mempengaruhi harga barang impor dan dinamika iklim-cuaca. Selain itu, BPS menilai perlu ada penguatan koordinasi antara pusat dan daerah dalam hal manajemen stok dan distribusi pangan antar wilayah.

"Kebijakan menaikkan harga komoditas yang diatur pemerintah berdampak pada inflasi sehingga perlu dilakukan secara cermat."

Pengamat: Pemerintah Harus Waspada Inflasi Tinggi pada Awal Tahun

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira meminta pemerintah mewaspadai inflasi pada awal tahun yang tinggi yakni 5,28 persen. Ia beralasan pada umumnya inflasi pada Januari terbilang rendah atau sampai deflasi karena rendahnya permintaan setelah Natal dan Tahun Baru. Karena itu, Bhima menyarankan pemerintah mengambil kebijakan yang tepat dengan segera seperti mengembalikan harga BBM subsidi seperti semula.

"Dengan penurunan harga minyak mentah dunia seharusnya pemerintah segera menyesuaikan BBM jenis subsidi solar dan pertalite. Karena ini salah satu komponen menyumbang inflasi sepanjang 2022," ujar Bhima kepada VOA, Rabu (1/2) kemarin.

Bhima menambahkan pemerintah juga perlu menjaga stabilitas harga pangan untuk bisa menekan inflasi. Utamanya menjelang Ramadan 2023, harga komoditas seperti beras dan minyak goreng harus stabil. Salah satu caranya dengan memperkuat koordinasi pemerintah pusat, daerah, dan BUMN untuk dapat mengintervensi harga pangan.

Sumber : VOA Indonesia