Mataram, DTulis.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Konsorium Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik Nusa Tenggara Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur pada Rabu (14/8/2024).
Ziat El Haq selaku Kordum mengatakan bahwa adapun tuntutan puluhan massa aksi ini yakni.
1. Meminta APH melakukan Peninjaun Kembali ( PK) Proyek Bermasalah di Dinas PUPR Provinsi NTB TA. 2022 - 2023, terindikasi Merugikan Keuangan Negarsa Puluhan Miliar.
2. Meminta Pj Gubernur NTB mencopot Plh. Kadis PUPR dan beberapa jajarannya, di duga terindikasi menjadi boneka oknum Pejabat Tertenttu dalam Sistem Ijon Proyek ( Bayar Fee dimuka ) untuk Kepentingan Pencalonan sebagai Calon Kepala Daerah, yang membuat parea Kontraktor Menangis dan Meradang.
3. Meminta Pj Gubernur Mengevaluasi ulang Proses Pelaksanaan Proyek di Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat TA. 2024, dengan jumlah Anggaran 300 Milliar.
Kordinator Umum (Kordum) aksi Ziat El Haq menjelaskan bahwa banyaknya proyek PUPR NTB yang diduga bermasalah perlu mendapat perhatian khusus dari Pj Gubernur NTB untuk ditindak lanjuti.
"Kita meminta Pj Gubernur NTB agar segera mengevaluasi proyek proyek yang diduga bermasalah yang di PUPR NTB untuk dievaluasi agar tidak merugikan negara kedepannya, " ujar Ziat.
Lebih lanjut, puluhan massa aksi ini ditemui langsung oleh perwakilan PUPR NTB Dana.
Dalam pertemuannya dengan puluhan massa aksi, Dana menanggapi terkait proyek senilai 300 miliar dimana ada biaya belanja dan untuk karyawan PUPR senilai 100 Miliar rupiah.
"Kan tidak full 300 Miliar itu, ada biaya belanja dan untuk karyawan juga ya sekitar 100 Miliaran lah, " ujarnya.
0Komentar