Mataram, Tulis.com - Pangkal dari berbagai permasalahan di daerah adalah mindset aparatur yang tidak berorientasi pada pelayanan.
Hal ini turut diperparah oleh distribusi jabatan yang tidak berbasis pada kompetensi yang terjadi, kemudian birokrasi tidak dikelola oleh tangan-tangan ahli dan profesional. Sehingga wajar saja jika kinerja birokrasi tidak menunjukkan performa terbaik.
Mursidin,SH sebagai Ketua KUALISI AKTIVIS NTB (KUAT NTB) bersama KOALISI GABUNGAN AKTIVIS LOMBOK BARAT Melihat permasalahan yang terjadi belakangan ini sangat menggugah rasa yang sangat kecewa atas apa yg menjadi dugaan temuan dengan kawan-kawan aktivis Lombok Barat.
"Dimana kami mnemukan dugaan nepotisme dan KKN DI PT. AMGM dan lebih pada dugaan RUPS PT AMGM yang diduga syarat kepentingan dan kolusi mantan dirut yang mengundurkan diri tanpa laporan pertanggungjawaban tentu kami KUAT NTB tidak akan diam melihat persoalan ini dan saya pastika dugaan temuan ini akan kami sampaikan ke KPK RI dalam waktu dekat bersama dengan kawan-kawan Koalisi Gabungan Aktivis Lombok Barat, "tegasnya.
Lebih lanjut, Mursidin juga mengatakan dimana semua berkas atas dugaan temuan ini, dianggap adalah hal yang sangat serius.
" Mengingat Lombok Barat selalu Defisit anggaran, dimana ini adalah salah satu penyumbang terjadinya Defisit anggaran pada tahun kemaren, kami kecewa Lombok Barat yang selalu bangga akan WTP setiap tahun mendapatkan Sertifikat gelar tersebut namun pada fakta dilapangan jauh panggang langit dan Bumi,"ujarnya.
"Hal tersebut kontradiksi dengan kenyataan masyakat Lombok Barat yang masih banyak ketimpangan ketimpangan namun pastinya masalah PDAM ini kami akan tetap mengejar penjelasan DPRD Lombok Barat karena lembaga negara yang bernama Legislatif kita di Lobar tidak boleh diam melihat msalah yang kami Anggap masalah besar,"tuturnya.
Asmuni mewakili atas nama gabungan aktivis lobar juga angkat bicara bahwa dia menilai Pemda lobar seperti sedang bingung mau berbuat apa untuk kemajuan daerah Lobar itu sendiri, selogan lombok barat bangkit seperti simbol semat tidak benar direalisasi atas bukti kinerja pejabat tinggi Pemda dan PT AMGM !!!
"Kinerja Pemda di anggap cacat atau buruk ,untuk apa ilmu setinggi langit jika tak punya kepedulian terhadap daerah!!!, " ujarnya.
Asmuni juga menambahkan, corak birokrasi demikian bukan masalah baru yang datang beberapa tahun terakhir, seolah birokrasi tidak dibentuk untuk mengurus kepentingan rakyat, tetapi untuk mengurus kepentingan raja dan kerajaan.
"Pola pikir seperti ini dipelihara dan diperkuat pada zaman moderenisasi seperti sekarang ini, Tampak pada berbagai aspek dari pola pikir pejabatnya dimana prosedur pelayanan dirancang lebih untuk menjalankan fungsi kontrol daripada fungsi pelayanan, " imbuhnya.
"Wajah birokrasi demikian sepatutnya menjadi titik balik pimpinan pemda untuk menajamkan implementasi khususnya di daerah. Mengindentifikasi budaya kerja organisasi adalah prioritas kerja dari berbagai aspek perubahan lainnya. Jika mental birokrat masih bermental kekuasaan, maka implementasi yang dihasilkan tidak lebih dari sekedar lembar-lembar evaluasi yang tidak bermakna, "tambahnya.
Selain itu, Asmuni juga menegaskan abhwa langkah ekstrem perlu diambil demi menyelamatkan daerah dari beban pejabat yang tak mampu memberi manfaat apa-apa kepada masyarakat baik di PT AMGM maupun di Pemda sendiri.
"Tidak sulit untuk mengurai benang kusut atas buruknya pelayanan di daerah ini, kita hanya butuh komitmen dari pemerintah daerah, namun seringkali para pejabat menolak berubah karena kepentingan pribadi kelompok dan golongannya, " tegas Asmuni.
"Dan kami tidak akan lantas diam atas persolan demikian, Saya mewakili atas nama gabungan aktivis lobar akan segera menggelar aksi Akbar ke Pemda dan PT AMGM dalam waktu dekat setelah para pejabat tinggi pulang dari yang namanya kunjungan kerja, " tutupnya.
0Komentar