Lombok Barat, DTulis.com - Keadilan seharusnya menjadi prinsip utama dalam penanganan bencana. Namun, faktanya, Pemda Lombok Barat justru menunjukkan sikap tebang pilih dalam membantu korban banjir.
Sejumlah pejabat daerah terlihat mengunjungi beberapa lokasi terdampak, tetapi lebih condong ke wilayah atau kelompok tertentu, sementara puluhan rumah warga di Dusun Karang Midang, Desa Jagaraga Indah, masih terendam tanpa perhatian sedikit pun.
Banjir yang melanda akibat luapan sungai yang tak terawat ini sudah berlangsung sejak pagi, merendam sekitar 50 rumah warga. Hingga saat ini, tidak ada satu pun bantuan atau kunjungan dari pemerintah daerah, termasuk dari Kepala Desa Jagaraga Indah sendiri.
“Kami sudah teriak-teriak meminta perhatian, tapi yang datang ke sini cuma air banjir, bukan pejabat. Yang mereka kunjungi hanya wilayah tertentu, sementara kami dibiarkan begini saja,” keluh seorang warga yang terdampak.
Ironisnya, ketika warga mengadu dan meminta pertolongan melalui media sosial, mereka justru mendapatkan respons yang lebih mengecewakan. Unggahan salah seorang warga di grup Lombok Barat Berbicara tidak mendapat tanggapan serius dari pemerintah, malah justru muncul foto seorang pejabat Pemda yang asyik menghadiri acara lain.
Ketua Kobar NTB, Nurdin, SH, menyoroti sikap diskriminatif ini sebagai bukti lemahnya kepemimpinan dan ketidakadilan dalam penanganan bencana.
“Pemerintah seharusnya hadir untuk semua warga, bukan hanya kelompok tertentu. Kalau sudah begini, jelas ada tebang pilih dalam pelayanan publik. Ini bukan hanya soal ketidakpedulian, tapi juga ketidakadilan!” tegasnya.
Sampai berita ini diturunkan, puluhan keluarga masih terjebak dalam kondisi memprihatinkan tanpa bantuan, sementara pejabat daerah terus disorot karena lebih fokus pada seremonial daripada tanggung jawab mereka terhadap rakyat.
Masyarakat kini menuntut tindakan nyata, bukan sekadar janji atau kunjungan yang hanya dilakukan jika ada kepentingan tertentu. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin warga akan mengambil langkah lebih tegas untuk menuntut hak mereka sebagai bagian dari daerah yang seharusnya mendapat perlakuan adil.
0Komentar