Mataram, DTulis.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) NTB Corruption Watch (NCW) meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram untuk meninjau kembali atau membatalkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait dugaan penyelewengan anggaran bibit sapi melalui program pokok-pokok pikiran (pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat pada anggaran tahun 2020.
Menurut LSM NCW, sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) oleh Kejari Mataram pada 27 Juni 2022, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal sebelumnya, Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka, telah menyatakan bahwa akan ada tersangka dalam kasus ini pada akhir tahun 2022.
Ketua LSM NCW Faturrahman Lord juga mempertanyakan pernyataan Kepala Kejari Mataram yang menyatakan bahwa kasus ini dihentikan karena hasil audit Inspektorat yang terbaru.
"Ada apa antara rentan waktu yang lama dalam penanganan kasus ini mulai tahun 2021-2025?,"tanyaknya.
Kasus dugaan penyelewengan anggaran bibit sapi ini telah menjadi sorotan dan perhatian publik.
LSM NCW mendesak Kejari Mataram untuk transparan dan akuntabel dalam menangani kasus ini.
Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Mataram Mardiono menjelaskan bahwa kendala dalam menangani kasus bibit sapi DPRD Lombok Barat yakni audit kerugian negara.
"Kita kualahan pada audit kerugian negara. Sudah 3 kali kita expose di Inspektorat NTB untuk pembanding harga tetap ditolak, " ujarnya saat hearing LSM NCW, Selasa (11/2/2025).
Lebih lagi Mardiono menambahkan untuk meminta BPK dalam pengauditan malah ditolak dengan alasan sudah ada pihak yang memulai audit.
Selain itu, penerbitan SP3 dalam kasus bibit sapi DPRD Lombok Barat tahun 2020, LSM NCW menduga banyak permainan yang dilakukan untuk mencegal kasus naik ke pengadilan.
"Kami menduga banyak permainan para oknum dalam penerbitan SP3 agar kasus tidak naik ke pengadilan," tutupnya.
0Komentar