LOMBOK TIMUR - Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menginstruksikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lotim untuk segera mengambil langkah strategis dalam menghadapi musim kemarau yang diprediksi datang lebih awal dan berlangsung lebih lama pada tahun 2026.
"Berdasarkan informasi dari BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan akan lebih cepat tiba dan durasinya lebih panjang dan ini harus segera diantisipasi," kata Iron sapaan akrabnya pada Kamis (19/3/2026).
Ia menjelaskan, biasanya pola musim di Indonesia mengalami kemarau pada April-September dan hujan pada Oktober-Maret.
Namun, prediksi BMKG menunjukkan kemarau tahun ini bisa berlangsung dari April hingga November.
Jika itu terjadi, dikhawatirkan sumur warga dan sumber air bersih lainnya akan mengering, termasuk sumur bor yang selama ini tak pernah kekeringan.
"Dulu dari zaman nenek moyang kita, kemarau itu April-September. Sekarang sampai November, jadi Oktober-November harus menjadi perhatian serius PDAM dan Pamsimas," tegasnya.
Iron berharap prediksi tersebut tidak terwujud dan kondisi kembali normal seperti biasanya.
Apalagi saat ini sedang ada efisiensi anggaran di tingkat kabupaten maupun dana desa.
"Ini masalah genting yang harus diantisipasi. Mari kita berdoa semoga prediksi BMKG tidak terjadi," imbuhnya.
Sementara itu, Direktur PDAM Lombok Timur, Sopiyan Hakim, menyatakan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi, salah satunya dengan mengatur distribusi debit air ke masyarakat, terutama melalui SPAM Pantai Selatan.
"Alhamdulillah, debit air di SPAM Pantai Selatan saat ini mencapai 100 liter per detik. Jika stabil saat kemarau, distribusi akan aman. Namun jika menurun, kami akan mengurangi pasokan sesuai kondisi," jelasnya.
Sopiyan menambahkan, dengan debit 100 liter per detik di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kotaraja, idealnya dibutuhkan 8.000 sambungan rumah (SR).
Sayangnya, baru 4.500 SR yang terbangun melalui APBD Pemkab Lotim. Sisanya masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah ke depan.
"Kami menghadapi kendala karena masyarakat masih menganggap pemasangan SR gratis. Padahal, jika ada yang gratis dan ada yang bayar, bisa timbul gejolak. Karena itu, kami gencar melakukan sosialisasi dan berupaya agar Pemkab Lotim serta BWS bisa memenuhi kebutuhan SR guna menghindari konflik di masyarakat," pungkasnya.
0Komentar