Pemprov NTB Tegaskan Musrenbang 2026 Harus Berbasis Data, Bukan Sekadar Asumsi

Mataram, DTulis.com – Mataram, DTulis.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) melakukan terobosan besar dalam sistem perencanaan pembangunan. Ke depan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditegaskan tidak boleh lagi berbasis asumsi, melainkan wajib bertumpu pada data terpilah yang terintegrasi untuk menjangkau kelompok rentan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, saat membuka Lokakarya Penyediaan Data Pendukung Tematik Musrenbang Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (TEMBANG PUGIS) Tahun 2026 di Mataram, Rabu (1/4/2026).

Pria yang akrab disapa Aka tersebut menekankan bahwa tanpa akurasi data, pembangunan berisiko salah sasaran. Ia menyoroti pentingnya mengetahui secara pasti siapa dan di mana kelompok masyarakat yang belum terlayani.

“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan asumsi. Kita harus tahu secara pasti siapa yang tertinggal dan di mana ketimpangan terjadi. Di situlah data menjadi penentu arah kebijakan,” tegas Aka.

Menurutnya, tantangan utama saat ini bukanlah minimnya program pembangunan, melainkan ketepatan sasaran. Tanpa data yang terpilah (berdasarkan gender, usia, dan kondisi disabilitas), kebijakan pemerintah berpotensi bias dan tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Pemprov NTB telah membangun fondasi digital melalui Portal NTB Satu Data dan DT-SEN. Namun, Aka mengakui masih ada tantangan dalam mengintegrasikan sistem ini agar benar-benar menjadi dasar dalam proses Musrenbang.

Lebih lanjut, Aka mendorong agar Musrenbang bertransformasi dari sekadar agenda administratif tahunan menjadi instrumen perubahan yang nyata.

“Musrenbang harus berubah dari forum formal menjadi forum berbasis data yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tambahnya.

Melalui lokakarya TEMBANG PUGIS 2026 ini, diharapkan seluruh sektor memiliki kesepahaman yang sama dalam memastikan keadilan sosial. Target akhirnya adalah memastikan prinsip No One Left Behind (tidak ada satu pun yang tertinggal) benar-benar terwujud di NTB.