Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa kuota bantuan perbaikan rumah masyarakat tersebut melonjak menjadi 400 ribu unit rumah. Angka ini naik signifikan jika dibandingkan dengan target tahun sebelumnya yang hanya sebesar 45 ribu unit.
"Ini kenaikan yang besar sekali. Program ini juga kita lakukan bersama dengan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Beliau (Mendagri) juga Kepala Badan Pengelola Perbatasan," ujar Maruarar Sirait saat meninjau lokasi RTLH di Dusun Gegutu Otak Reban, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (19/5/2026).
Maruarar menjelaskan, peningkatan kuota program RTLH tahun ini sengaja difokuskan untuk menyasar wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk nyata kehadiran dan kepedulian negara dalam membangun kawasan beranda terdepan NKRI.
Beberapa wilayah perbatasan yang menjadi prioritas utama di antaranya adalah Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina, kawasan Papua, serta beberapa daerah perbatasan lainnya.
Khusus untuk Provinsi NTB, Maruarar belum merincikan secara detail mengenai besaran total anggaran ataupun jumlah unit rumah yang akan mendapatkan bantuan RTLH dari pemerintah pusat. Kendati demikian, ia memastikan bahwa jumlah kuota penerima manfaat di wilayah NTB tahun ini dipastikan meningkat dibanding tahun lalu.
Melalui sinergi antara Kementerian PKP dan Kemendagri, program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni ini diharapkan dapat menekan angka kemiskinan, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia.
Lebih lanjut, usai meninjau lokasi RTLH di Desa Dasan Geria, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Jend TNI (Purn) Djamari Chaniago, dan Menteri Dalam Negeri Jend Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian langsung bergegas menuju Kantor Gubernur NTB yang didampingi langsung oleh H. Abdul Hadi DPR RI dari Fraksi PKS Dapil NTB II dan 4 Gubernur yakni Sherly Tjoanda Laos Gubernur Maluku Utara, Hendrik Lewerissa Gubernur Regional Maluku, Emanuel Melkiades Laka Lena Gubernur NTT, dan Lalu Muhammad Iqbal Gubernur NTB untuk melanjutkan agenda kegiatan lainnya yang telah dijadwalkan.
0Komentar