Acara tersebut dihadiri oleh 40 pemangku kepentingan penting, termasuk perwakilan perguruan tinggi, pelaku usaha pemula (tenant), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), mitra binaan, hingga perwakilan Bappeda Kota Mataram.
Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Ariyadi, S.Sos., M.H., selaku narasumber utama memaparkan bahwa program ini merupakan komitmen nyata untuk mentransformasikan hasil penelitian menjadi produk inovatif yang memiliki nilai tambah ekonomi, pemenuhan standar pasar, serta daya saing tinggi guna menopang pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
"Sesuai dengan misi pembangunan Nusa Tenggara Barat, inovasi yang dihasilkan harus mampu memberikan dampak ekonomi nyata melalui dukungan riset yang berorientasi pada kebutuhan pasar. Proses hilirisasi dimulai dari tahap penelitian dan pengembangan, pembuatan prototipe, pengujian produk, penyempurnaan kualitas, hingga komersialisasi," ujar I Gede Putu Ariyadi.
Dalam pelaksanaannya, BRIDA NTB memetakan sejumlah tantangan struktural yang dihadapi para pelaku usaha, di antaranya keterbatasan modal usaha, akses pasar, legalitas, serta sertifikasi produk. Menjawab tantangan tersebut, BRIDA NTB mengambil peran sebagai fasilitator melalui pendampingan, inkubasi bisnis, penguatan kapasitas SDM, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Ketua Koordinator INTRAIL, Lale Ira Amrita Sari, ST, M.MInov, menambahkan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan sektor UMKM sangat krusial agar ekosistem inovasi dapat terbangun secara terintegrasi.
Dukungan akademis juga dipaparkan oleh Dosen Universitas Mataram (UNRAM), Rini Nofrida, S.TP., M.Si. Ia menjelaskan kontribusi Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri (FATEPA) UNRAM dalam diversifikasi pangan lokal—seperti pengolahan MOCAF dan sorgum—serta pemanfaatan teknologi modern berbasis Internet of Things (IoT). Rini menekankan pentingnya kemitraan di sektor hulu dan regulasi perizinan untuk mempercepat komersialisasi riset.
Melalui dialog interaktif, para pelaku UMKM menyampaikan aspirasi terkait perlunya simplifikasi birokrasi, kemudahan Nomor Induk Berusaha (NIB), bantuan teknologi tepat guna, serta akses pasar di kawasan strategis seperti Mandalika. Menanggapi hal itu, perwakilan Bappeda Kota Mataram menyarankan pergeseran indikator keberhasilan riset dari kuantitas menjadi kualitas yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Sebagai rencana tindak lanjut, BRIDA NTB merumuskan strategi kolaborasi pentahelix, fasilitasi legalitas, dan perluasan pasar. Memasuki tahun anggaran 2027, pendampingan UMKM akan difokuskan pada sertifikasi varietas untuk memperoleh izin produk dan lisensi agar mampu menembus pangsa pasar yang lebih kompetitif.
Penulis: Samsul Hadi
Editor: Redaksi
0Komentar