Melalui pendekatan pentahelix, forum ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis guna mendukung percepatan pembangunan di NTB, terutama pada sektor pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata.
Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Aryadi, menegaskan bahwa riset dan inovasi harus menjadi pengawal optimal bagi program-program prioritas Gubernur. Sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang relatif baru, BRIDA memerlukan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.
"BRIDA diharapkan berperan sebagai think tank pemerintah daerah dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Seluruh sektor membutuhkan data dan riset agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat," ujar Putu Aryadi sapaanya.
Berdasarkan data evaluasi, capaian kinerja BRIDA diukur melalui dua indikator utama Indeks Inovasi Daerah Meningkat signifikan dari 64,23 menjadi 73,25 (Masuk peringkat 8 besar nasional). Sementara untuk Indeks Daya Saing Daerah, Provinsi NTB meraih skor 3,53, berada di atas rata-rata nasional (3,50).
Perwakilan BAPPEDA NTB, Laksmy Fortuna, menjelaskan bahwa posisi BRIDA sangat strategis dalam dokumen RPJMD, khususnya pada misi ke-7 terkait transformasi birokrasi yang inovatif dan kolaboratif.
Meski menunjukkan tren positif, Laksmy menekankan pentingnya penguatan pada pilar adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), stabilitas ekonomi makro, dan pasar kerja.
Menghadapi tantangan rendahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di lingkup perangkat daerah, BRIDA mencanangkan beberapa program unggulan untuk periode 2025–2026 yakni Klinik Inovasi: Pendampingan OPD mulai dari penyusunan proposal hingga implementasi inovasi, Sayembara Riset: Mendorong keterlibatan peneliti muda dalam mencari solusi isu strategis daerah dan Rencana Induk Iptek: Penyusunan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan bersama BRIN.
Salah satu praktik nyata yang dipaparkan dalam forum tersebut adalah kolaborasi BRIDA dengan Yayasan Rumah Energi. Mereka berhasil mengembangkan teknologi pengolahan air lindi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi biogas dan pupuk.
Krisna Wijaya dari Yayasan Rumah Energi menyatakan bahwa intervensi teknologi ini bukan hanya soal menangani sampah, tetapi juga mengubah perilaku masyarakat melalui manfaat ekonomi langsung. Program ini direncanakan akan menjadi percontohan nasional di masa mendatang.
Forum ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan di Nusa Tenggara Barat ke depan bersifat terukur, implementatif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
0Komentar