Lombok Barat, DTulis.com — Di Lombok Barat, dua kata mulai sering terlontar: “tebang pilih”. Publik mempertanyakan arah kerja Kejaksaan Negeri Mataram setelah sejumlah laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat mandek berbulan-bulan, sementara dugaan kasus di Palang Merah Indonesia Lobar baru sebulan dilaporkan sudah masuk tahap penyelidikan.
"Kesenjangan kecepatan ini yang membuat integritas Kejari Mataram berada di ujung tanduk" Kata Aktivis Zulfan ke media (14/5/2026)
Sejak awal tahun, LSM lokal di Lobar sudah menyerahkan berkas dugaan korupsi proyek infrastruktur dan pelanggaran lingkungan. Bukti lengkap dilampirkan. Namun hingga kini, berkas-berkas itu seolah tenggelam dalam tumpukan birokrasi.
Dugaan kasus pengadaan Masaro belum ada keterangan resmi soal statusnya. Tidak ada jadwal pemeriksaan yang jelas. LSM yang mewakili suara warga akar rumput mengaku sering mentok di tembok administrasi.
“Kalau laporan masyarakat biasa saja sulit naik, bagaimana mau percaya hukum berjalan adil?” ujar Zulfan
Situasi berbalik ketika sorotan jatuh pada dugaan penggelapan dana kemanusiaan di PMI Lobar. Baru dilaporkan kurang dari sebulan lalu, prosesnya berjalan cepat. Penyelidikan digulirkan, saksi mulai dipanggil, dan isu langsung bergulir di media sosial.
Kecepatan itu wajar untuk kasus yang menyangkut dana kemanusiaan. Yang jadi soal adalah kontrasnya dengan penanganan laporan LSM yang sudah berbulan-bulan menunggu kepastian.
Publik pun bertanya: apakah ada “prioritas politik” atau tekanan eksternal yang membuat satu kasus cepat panas, sementara kasus lain dibiarkan dingin?
Kejari Mataram dan Kejati NTB kini ditagih jawaban. Bukan hanya soal hasil, tapi soal proses. Masyarakat mendesak lembaga itu membuka timeline penanganan setiap laporan, termasuk alasan di balik keterlambatan.
Jika kendalanya pada kekurangan bukti atau keterbatasan sumber daya, forum terbuka bisa jadi jalan. Melibatkan publik untuk menjelaskan hambatan teknis lebih baik daripada membiarkan ruang spekulasi tumbuh.
Integritas penegak hukum tidak diukur dari kecepatan semata. Ia diuji pada konsistensi: apakah hukum ditegakkan sama rata, tanpa pandang siapa pelapor dan siapa terlapor.
Keraguan yang dibiarkan berlarut bisa melemahkan upaya pemberantasan korupsi di NTB. Survei KPK tahun lalu mencatat indeks persepsi korupsi NTB masih berada di bawah rata-rata nasional. Tanpa perbaikan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, angka itu sulit beranjak.
Bagi warga Lombok Barat, tuntutannya sederhana: hukum yang sama untuk semua. Jika Kejari Mataram ataun Kejati NTB gagal menjawab, lembaga ini berisiko jadi bahan olok-olok, sementara rakyat kecil terus menanggung akibat.
Pihak Kejari Mataram dan Kejati NTB yang dikonfirmasi menyatakan terkait pengaduan atau laporan rekan rekan aktivis sudah diterima dan lagi on proses
"Laporannyan sudah diterima lagi on proses" Kata Harun Arasyid
0Komentar